Hukum Internasional dan Relevansinya bagi Indonesia

By

---


# Hukum Internasional dan Relevansinya bagi Indonesia


Dalam era globalisasi, hubungan antarnegara semakin kompleks, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Untuk mengatur hubungan tersebut, diperlukan aturan yang disepakati bersama, yaitu **hukum internasional**.


---


## Pengertian Hukum Internasional


Hukum internasional adalah **sekumpulan aturan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan negara, negara dengan organisasi internasional, serta hubungan individu dengan subjek hukum internasional lainnya.**


Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara.


---


## Subjek Hukum Internasional


1. **Negara** (subjek utama).

2. **Organisasi Internasional** (misalnya PBB, ASEAN, WHO).

3. **Individu** (dalam konteks HAM, kejahatan internasional, dsb).

4. **Perusahaan Multinasional** (dalam aspek perdagangan internasional).


---


## Sumber Hukum Internasional


Menurut Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional (ICJ), sumber hukum internasional meliputi:


* Perjanjian internasional (treaty).

* Kebiasaan internasional (international custom).

* Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui bangsa-bangsa.

* Keputusan pengadilan dan doktrin para ahli.


---


## Relevansi Hukum Internasional bagi Indonesia


1. **Perdagangan Internasional** → Indonesia terikat pada perjanjian WTO dan berbagai FTA (Free Trade Agreement).

2. **Perlindungan HAM** → Indonesia meratifikasi berbagai konvensi internasional seperti ICCPR dan ICESCR.

3. **Lingkungan Hidup** → keterlibatan dalam Paris Agreement tentang perubahan iklim.

4. **Kedaulatan Negara** → penyelesaian sengketa batas wilayah dengan negara tetangga (misalnya kasus Sipadan-Ligitan dengan Malaysia).

5. **Kerja Sama Regional** → melalui ASEAN, Indonesia terlibat aktif dalam menjaga stabilitas kawasan.


---


## Contoh Kasus Hukum Internasional


* **Kasus Sipadan dan Ligitan (2002)** → ICJ memutuskan kedua pulau menjadi milik Malaysia.

* **Kasus Timor Timur (1999)** → keterlibatan PBB dalam referendum kemerdekaan Timor Timur.

* **Perjanjian Paris (2015)** → Indonesia berkomitmen menurunkan emisi karbon.


---


## Kesimpulan


Hukum internasional memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dunia dan mengatur hubungan antarnegara. Bagi Indonesia, hukum internasional tidak hanya relevan dalam perdagangan dan politik luar negeri, tetapi juga dalam menjaga kedaulatan, HAM, dan keberlanjutan lingkungan.


---

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Asas-Asas Umum dalam Hukum

By
--- # Asas-Asas Umum dalam Hukum Dalam setiap sistem hukum terdapat asas-asas atau prinsip dasar yang menjadi fondasi dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. **Asas hukum** berfungsi sebagai pedoman agar hukum dapat ditegakkan secara adil, konsisten, dan sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. --- ## Apa Itu Asas Hukum? Asas hukum adalah **pikiran dasar atau prinsip umum yang menjadi landasan lahirnya peraturan hukum**. Tanpa asas hukum, aturan hukum bisa kehilangan arah dan tidak mencerminkan keadilan. --- ## Tujuan Adanya Asas Hukum 1. Menjadi pedoman dalam pembuatan undang-undang. 2. Menjadi landasan dalam penegakan hukum. 3. Memberikan kepastian hukum dalam praktik peradilan. 4. Menjamin keadilan dan kesetaraan bagi masyarakat. --- ## Asas-Asas Umum dalam Hukum 1. **Asas Legalitas (Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Lege)**    * Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa aturan hukum yang mengaturnya.    * Contoh: seseorang tidak dapat dihukum jika t...
Read more

Sistem Perundang-Undangan di Indonesia

By
--- # Sistem Perundang-Undangan di Indonesia Setiap negara hukum membutuhkan aturan tertulis yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, aturan tertulis tersebut dikenal sebagai **peraturan perundang-undangan** yang disusun secara hierarkis sesuai dengan ketentuan konstitusi. --- ## Pengertian Perundang-Undangan Perundang-undangan adalah **segala bentuk peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga berwenang dan memiliki kekuatan hukum mengikat.** Dasar hukum pengaturan perundang-undangan terdapat dalam **Undang-Undang No. 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (yang telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022). --- ## Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Menurut Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, hierarki perundang-undangan Indonesia adalah: 1. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).** 2. **Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR).** 3. **Undang-Undang (UU) / Peraturan Pem...
Read more