Sistem Perundang-Undangan di Indonesia

By


---


# Sistem Perundang-Undangan di Indonesia


Setiap negara hukum membutuhkan aturan tertulis yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, aturan tertulis tersebut dikenal sebagai **peraturan perundang-undangan** yang disusun secara hierarkis sesuai dengan ketentuan konstitusi.


---


## Pengertian Perundang-Undangan


Perundang-undangan adalah **segala bentuk peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga berwenang dan memiliki kekuatan hukum mengikat.**


Dasar hukum pengaturan perundang-undangan terdapat dalam **Undang-Undang No. 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (yang telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022).


---


## Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia


Menurut Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, hierarki perundang-undangan Indonesia adalah:


1. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).**

2. **Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR).**

3. **Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).**

4. **Peraturan Pemerintah (PP).**

5. **Peraturan Presiden (Perpres).**

6. **Peraturan Daerah Provinsi.**

7. **Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.**


Selain itu, terdapat juga **Peraturan Desa** dan peraturan dari lembaga lain yang memiliki kekuatan hukum mengikat.


---


## Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan


Dalam penyusunan peraturan, harus memperhatikan asas:


1. **Kejelasan Tujuan** → ada kebutuhan nyata.

2. **Kelembagaan yang Tepat** → dibuat oleh lembaga berwenang.

3. **Kesesuaian antara Jenis dan Materi** → aturan sesuai tingkatannya.

4. **Keterbukaan** → melibatkan partisipasi masyarakat.

5. **Dapat Dilaksanakan** → norma hukum bisa diterapkan dengan baik.


---


## Contoh Implementasi


* **UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja** (dibentuk melalui mekanisme omnibus law).

* **Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021** tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

* **Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah** di setiap provinsi/kabupaten.


---


## Kesimpulan


Sistem perundang-undangan di Indonesia disusun secara hierarkis, dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. Setiap peraturan yang dibentuk harus sesuai dengan tingkatannya agar tidak terjadi pertentangan hukum. Dengan sistem yang jelas, negara hukum dapat berjalan lebih tertib dan adil.


---

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Hukum Internasional dan Relevansinya bagi Indonesia

By
--- # Hukum Internasional dan Relevansinya bagi Indonesia Dalam era globalisasi, hubungan antarnegara semakin kompleks, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Untuk mengatur hubungan tersebut, diperlukan aturan yang disepakati bersama, yaitu **hukum internasional**. --- ## Pengertian Hukum Internasional Hukum internasional adalah **sekumpulan aturan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan negara, negara dengan organisasi internasional, serta hubungan individu dengan subjek hukum internasional lainnya.** Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. --- ## Subjek Hukum Internasional 1. **Negara** (subjek utama). 2. **Organisasi Internasional** (misalnya PBB, ASEAN, WHO). 3. **Individu** (dalam konteks HAM, kejahatan internasional, dsb). 4. **Perusahaan Multinasional** (dalam aspek perdagangan internasional). --- ## Sumber Hukum Internasional Menurut Pasal 38 S...
Read more

Asas-Asas Umum dalam Hukum

By
--- # Asas-Asas Umum dalam Hukum Dalam setiap sistem hukum terdapat asas-asas atau prinsip dasar yang menjadi fondasi dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. **Asas hukum** berfungsi sebagai pedoman agar hukum dapat ditegakkan secara adil, konsisten, dan sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. --- ## Apa Itu Asas Hukum? Asas hukum adalah **pikiran dasar atau prinsip umum yang menjadi landasan lahirnya peraturan hukum**. Tanpa asas hukum, aturan hukum bisa kehilangan arah dan tidak mencerminkan keadilan. --- ## Tujuan Adanya Asas Hukum 1. Menjadi pedoman dalam pembuatan undang-undang. 2. Menjadi landasan dalam penegakan hukum. 3. Memberikan kepastian hukum dalam praktik peradilan. 4. Menjamin keadilan dan kesetaraan bagi masyarakat. --- ## Asas-Asas Umum dalam Hukum 1. **Asas Legalitas (Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Lege)**    * Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa aturan hukum yang mengaturnya.    * Contoh: seseorang tidak dapat dihukum jika t...
Read more